makalah

POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA 1808-1811

oleh : Najla Anissa Fatin ( Mahasiswi Sejarah 2010 )

            Pada awal tahun 1808, Indonesia masih dihantui  sistem politik dan ekonomi zaman VOC. Hal ini terlihat dari masih berlakunya sistem feodal, ditandai dengan kedudukan bupati yang sangat kuat. Selain itu terlihat pula pada sistem ekonomi dengan sistem porsenan kultur, yaitu persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Keberadaan Herman William Daendles di Indonesia sebagai gubernur jendral yang bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris terhambat keadaan kondisi diatas.

            Untuk mengatasinya, Daendles menggunakan sistem Liberal dengan membatasi hak-hak bupati, baik menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat (wajib tanam dan wajib kerja) dengan tujuan untuk mengurangi pemerasan oleh penguasa dan juga prinsip ini dapat selaras dengan kebebasan berdagang. Akan tetapi dalam hal ini, Daendels hanya memperhatikan masalah pertahanan dan ketentaraan.

            Ada satu program Daendels yang sangat terkenal pada waktu itu, yakninya pembuatan jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan, sebuah jalan yang membentang sekitar 1000 km atas dasar pertimbangan pertahanan Jawa sebagai basis melawan serangan Inggris di Samudra Hindia. Dalam hal ini Daendels tidak mendatangkan orang-orang dari Belanda, akan tetapi memperkerjakan orang-orang pribumi (Indonesia) sendiri, yang disebut dengan kerja rodi. Sebenarnya belum diketahui waktu yang pasti kapan pembangunan jalan tersebut dimulai. Akan tetapi, bersamaan dengan dibuatnya jalan Beliau juga mendirikan jasa pos dan telegraf yang kemudian menjadi nama jalan Anyer-Panarukan, groote postweg (Jalan Raya Pos). Perlu diperhatikan kemudian,  didalam catatan pada tahun 1810 Deandles telah membeli 200 kuda-alat pengangkut pos-yang menandakan jalan raya tersebut telah selesai.

·         Kebijakan Herman William Daendles di Indonesia (1808-1811)

            Selain Jalan raya Pos diatas, ada beberapa kebijakan Daendels yang lain, terkait dengan Politik Ekonomi di Indonesia, yang sebelumnya dipengaruhi kebijakan VOC.

                                i.            Politik

1.    A.   Meningkatakn jumlah prajurit

Peningkatan jumlah prajurit ini, bertujuan untuk memperkuat angkatan perangnya. Jumlah yang tadinya 4000 orang menjadi 18000 orang. Jumlah itu diperolehnya dari orang-orang pribumi. Sedangkan untuk bintara dipergunakan orang Indo-Belanda dan untuk perwiranya adalah dari bangsa Belanda sendiri.

Untuk meningkatkan kedisplinan prajurit, Daedels mengadakan tangsi-tangsi militer yang baik, pakaian seragam, dan mengadakan rumah sakit militer. Dengan adanya bekal seperti ini, setidaknya menjadikan rakyat pribumi bisa belajar berperang.

2.      B. Membangun benteng-benteng baru

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa politik yang diterapkan Daendels lebih  mengarah pada pertahanan dan ketentaraan yang kemudian terlihat pada taktik pertahanan daratnya. Hal ini dibuktikan melalui benteng-benteng yang dibangun lebih kepedalaman dengan pusatnya ditempatkan di Dataran Tinggi Bandung. Ini menjadi pertimbangan Daendels karena benteng-benteng lama seperti Sunda Kelapa sudah tidak kuat dan tidak sesuai lagi.

3.      C. Membangun kembali armada pertahanan laut

Selain dari penambahan prajurit dan membangun benteng-benteng baru, Daendels juga membangun kembali armada pertahan laut. Hal ini dirasa perlu oleh Daendels, karena armada belanda sudah hancur karena serangan Inggris di Teluk Jakarta maupun Surabaya. Akan tetapi kebijakan Daendels yang satu ini tidak berjalan lancar. Karena sampai ia ditarik kembali, kapal-kapal perang yang dipesannya dari Eropa tak kunjung datang, karena terhalang oleh Inggris.

4.      D. Dibangunnya pelabuhan-pelabuhan

Pelabuhan yang bisa dibangun oleh Daendels terdapat di Surabaya tepatnya di pulau Menari, dilengkapi dengan benteng yang bernama Lodewijk. Pelabuhan yang juga digunakan sebagai pangkalan armada ini, awalnya akan dibangun didaerah Ujung Kulon. Akan tetapi, karna perlawanan dari Sultan Banten dan kondisi alam yang tidak memungkinkan, sehingga jadilah pelabuhan tersebut di daerah surabaya yang sampai tahun 1942, menjadi pangkalan armada Belanda.

                              ii.             Ekonomi

Walaupun sebenarnya perhatian Daendels tertuju pada pertahanan dan ketentaraan, akan tetapi Daendels juga membuat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pertahanannya tersebut.

1)      Mengeluarkan uang kertas

2)      Meningkatkan usaha pemasukan

3)      Memakai cara paksaan

4)      Menjual tanah keada swasta

5)      Dibentuknya dewan pengawas keuangan negara

·         Dampak Kebijakan Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811)

1.      Jawa (Tengah)

Seiring dengan adanya perjanjian Gianti pada tahun 1755, yang mengakibatkan perpecahan          Negara Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, menjadikan Daendels membuat sebuah kebijakan dengan merubah kekuasaan.  Yaitu, melaui upacara penerimaan residen di Surakarta danYogyakarta. Dalam kebijakan itu, residen dikerajaan-kerajaan tersebut harus diberi penghormatan sebagai wakil suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan raja-raja. 

            Hubungannya dengan perpecahan daerah tersebut, di Surakarta kebijakan itu diterima. Sedangkan di Yogyakarta tidak seperti itu. Hal ini terlihat dari sikap Hamengkubono II yang menentang peraturan ini pada tahun 1810. Sehingga ia dipaksa turun dari tahtanya melalui expedisi militer dan digantikan oleh putra mahkota Daendels, dengan gelar Hamengkubono III.

Peristiwa ini membuat Daendels bisa memaksa Yogyakarta dan Surakarta menerima perjanjian baru pada tahun 1811 yang menyebabkan Surakarta dan Yogyakarta kehilangan sebagian dari wilayahnya.

            Pengaruh langsung dari pergantian kekuasaan tersebut, adalah persoalan otonomi pengaturan keuangan dan pembentukan angktan perang. Terlihat pada pergantian orang-orang jawa sebagai anggota intinya dengan orang-orang Madura, Makasar, Bali, dan Budak-budak dari daerah lain. Sistem kepangkatan dalam organisasi dan pengaturan ketentaraan yang bergaya Perancispun diterapkan pada masyarakat pribumi.

2.      Bandung

            Pada awalnya, Pembangunan Jalan Raya Pos ditujukan untuk kepentingan militer, akan tetapi lama kelamaan pembangunan ini malah memperkuat posisi perekonomian kota-kota yang dilaluinya, termasuk Bandung. Dampak positif dirasakan Bandung dari keberadaan jalan Raya Pos tersebut. Diantaranya terlihat pada posisi Bandung yang semakin strategis di mata pemerintah kolonial Belanda pasca diresmikannya Jalan Raya Pos. Posisi tersebut semakin kuat menyusul dibukanya jalur kereta api Batavia–Bandung melalui Bogor–Sukabumi-Cianjur dan jalur kereta api Batavia–Bandung melalui Purwakarta yang dibuka kemudian.

Pembukaan jalur transportasi Bandung–Batavia ini semakin memudahkan hubungan kedua kota dan kondisi ini mendorong semakin cepatnya pergerakan roda perekonomian di Bandung. Sampai pertengahan abad ke-18, perjalanan dari Batavia ke pedalaman Priangan dilakukan dengan menggunakan rakit atau perahu melewati Sungai Citarum atau Cimanuk. Menurut catatan perjalanan yang ditemukan E.C.G. Molsbergen (1935), baru pada tahun 1786 jalan setapak yang dapat dilewati kuda mulai menghubungkan Batavia–Bogor–Cianjur–Bandung. Jalur tersebut memiliki arti penting bagi kepentingan perekonomian kompeni Belanda, sebab pada tahun 1789 Pieter Engelhard telah membuka perkebunan kopi di lereng selatan Gunung Tangkubanparahu. Hasil tanaman kopi tersebut memberi panen yang sangat memuaskan pada tahun 1807 (Kunto, 1984:11).  Akibatnya dengan pesatnya pembangunan Bandung ini telah mendorong perubahan dalam pengelolaan wilayah.

3.      Batavia

Pada masa pemerintahannya, Daendels memindahkan ibukota pemerintahan dari Batavia ke Wallevreden. Lalu memindahkan tempat tinggalnya dari Batavia ke Buitenzorg (Bogor). Tempat tinggalnya itulah yang kini dikenal sebagai Istana Bogor.

kesimpulan :

Walaupun sebenarnya langkah-langkah yang diambil Daedels sebenarnya tidak salah, akan tetapi dikarnakan pelaksanaannya yang sangat diktator sehingga selain banyak raja-raja Indonesia yang menentangnya.  Setelah  tiga tahun pemerintahannya, Daendels kemudian digantikan oleh Jansens yang awalnya adalah gubernur jendral ditanjung harapan. Atas Panggilan Napoleon Bonaparte pada tahun 1811 yanng memerintahkannya dalam penyerbuan ke rusia setahun kemudian.